Budaya politik
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam
kehidupan benegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan,
hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota
masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat di artikan sebagai suatu
sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan
publik untuk masyarakat seluruhnya.
Bagian-bagian budaya politik
Secara umum budaya politik terbagi atas tiga :
1.
Budaya
politik apatis (acuh, masa bodoh, dan pasif)
2.
Budaya
politik mobilisasi (didorong atau sengaja dimobilisasi)
3.
Budaya
politik partisipatif (aktif)
Tipe-tipe Budaya politik
Budaya politik parokial yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi
politiknya sangat rendah. Budaya politik suatu masyarakat dapat di katakan
Parokial apabila frekuensi orientasi mereka terhadap empat dimensi penentu
budaya politik mendekati nol atau tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap
keempat dimensi tersebut. Tipe budaya politik ini umumnya terdapat pada
masyarakat suku Afrika atau masyarakat pedalaman di Indonesia. dalam masyarakat
ini tidak ada peran politik yang bersifat khusus. Kepala suku, kepala kampung,
kyai, atau dukun,yang biasanya merangkum semua peran yang ada, baik peran yang
bersifat politis, ekonomis atau religius.
Budaya politik kaula (subjek),yaitu budaya politik yang masyarakat yang
bersangkutan sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya tetapi masih
bersifat pasif. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan subyek jika
terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik
secara umum dan objek output atau terdapat pemahaman mengenai penguatan
kebijakan yang di buat oleh pemerintah. Namun frekuensi orientasi mengenai
struktur dan peranan dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak
terlalu diperhatikan. Para subyek menyadari akan otoritas pemerintah dan secara
efektif mereka di arahkan pada otoritas tersebut. Sikap masyarakat terhadap
sistem politik yang ada ditunjukkan melalui rasa bangga atau malah rasa tidak
suka. Intinya, dalam kebudayaan politik subyek, sudah ada pengetahuan yang
memadai tentang sistem politik secara umum serta proses penguatan kebijakan
yang di buat oleh pemerintah.
Budaya politik partisipan,yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran
politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif
dalam kegiatan politik. Dan juga merupakan suatu bentuk budaya politik yang
anggota masyarakatnya sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai empat dimensi
penentu budaya politik. Mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai
sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan
beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang
berlangsung. Masyarakat cenderung di arahkan pada peran pribadi yang aktif
dalam semua dimensi di atas, meskipun perasaan dan evaluasi mereka terhadap
peran tersebut bisa saja bersifat menerima atau menolak.
Referensi
Lain tentang Tipe2 budaya politik
Budaya
politik sangat erat dalam pemerintahan,ataupun yang lainnya Dalam tipe budaya
politik, Morton Davies berpendapat bahwa buaya politik dapat diklasifikasikan
sebagai berikut :
1)
Budaya Politik Parokial - Budaya
politik parokial sering diartikan sebagai budaya politik yang sempit. Dikatakan
sempit karena, orientasi individu atau masyarakat masih sangat terbatas pada
ruang lingkup yang sempit. Orientasi dan peranan yang dimainkan masih terbatas
kepada lingkungan atau wilayah dimana ia tinggal. Dengan perkataan lain,
persoalan-persoalan di luar wilayahnya tidak diperdulikan. Ciri dari
budaya politik ini adalah sebagai berikut :
Tipe budaya politik yang orientasi
politik individu dan masyarakatnya masih sangat rendah. Hanya terbatas pada
satu wilayah atau lingkup yang kecil atau sempit.
Individu tidak mengharapkan apapun
dari sistem politik.
Tidak ada peranan politik yang
bersifat khas dan berdiri sendiri.
Biasanya terdapat pada masyarakat
tradisional.
2)
Budaya Politik Subyek - Tipe budaya
politik subyek agak lebih baik dari tipe pertama. Masyarakat atau individu yang
bertipe budaya politik subyek, telah memiliki perhatian, minat terhadap sistem
politik. Hal ini diwujudkan dengan berbagai peran politik yang sesuai dengan
kapasitasnya. Namun peran politik yang dilakukannya masih terbatas pada proses
output sistem politik. Ciri budaya politik ini adalah sebagai berikut :
Masyarakat
dan individunya telah mempunyai perhatian dan minat terhadap sistem politik
Meski
peran politik yang dilakukannya masih terbatas pada pelaksanaan
kebijakan-kebijakan pemerintah dan menerima kebijakan tersebut dengan
pasrah.
Tidak
ada keinginan untuk menilai , menelaah atau bahkan mengkritisi.
3)
Budaya Politik Partisipan - Tipe
inilah yang sangat ideal. Mengingat individu anggota masyarakat telah memiliki
perhatian, kesadaran, minat serta peran politik yang sangat berspektrum luas.
Ia mampu memainkan peran politik dalam berbagai dimensinya yakni proses input
dan output.
Ciri-ciri dari budaya politik ini adalah sebagai berikut:
·
Merupakan tipe budaya yang ideal
·
Individu dan masyarakatnya telah
mempunyai perhatian, kesadaran dan minat yang tinggi terhadap politik
pemerintah.
·
Individu dan masyarakatnya mampu
memainkan peran politik baik dalam proses input (berupa pemberian dukungan atau
tuntutan terhadap sistem politik) maupun dalam proses output (melaksanakan,
menilai dan mengkritik terhadap kebijakan dan keputusan politik pemerintah).
Budaya politik yang berkembang di indonesia
Gambaran sementara tentang budaya politik Indonesia, yang tentunya
haruus di telaah dan di buktikan lebih lanjut, adalah pengamatan tentang
variabel sebagai berikut :
a)
Konfigurasi
subkultur di Indonesia masih aneka ragam, walaupun tidak sekompleks yang
dihadapi oleh India misalnya, yang menghadapi masalah perbedaan bahasa, agama,
kelas, kasta yang semuanya relatif masih rawan/rentan.
b)
Budaya
politik Indonesia yang bersifat Parokial-kaula di satu pihak dan budaya politik
partisipan di lain pihak, di satu segi masa masih ketinggalan dalam
mempergunakan hak dan dalam memikul tanggung jawab politiknya yang mungkin di
sebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme,
bapakisme, dan ikatan primordial.
c)
Sikap
ikatan primordial yang masih kuat berakar, yang di kenal melalui indikatornya
berupa sentimen kedaerahan, kesukaan, keagamaan, perbedaan pendekatan terhadap
keagamaan tertentu; purutanisme dan non puritanisme dan lain-lain.
d)
kecendrungan
budaya politik Indonesia yang masih mengukuhi sikap paternalisme dan sifat
patrimonial; sebagai indikatornya dapat di sebutkan antara lain bapakisme,
sikap asal bapak senang.
e)
Dilema
interaksi tentang introduksi modernisasi (dengan segala konsekuensinya) dengan
pola-pola yang telah lama berakar sebagai tradisi dalam masyarakat.
Budaya Politik di Indonesia
Hirarki
yang Tegar/Ketat
Masyarakat Jawa, dan sebagian besar masyarakat lain di Indonesia,
pada dasarnya bersifat hirarkis. Stratifikasi sosial yang hirarkis ini tampak
dari adanya pemilahan tegas antara penguasa (wong gedhe) dengan rakyat
kebanyakan (wong cilik). Masing-masing terpisah melalui tatanan hirarkis yang
sangat ketat. Alam pikiran dan tatacara sopan santun diekspresikan sedemikian
rupa sesuai dengan asal-usul kelas masing-masing. Penguasa dapat menggunakan
bahasa 'kasar' kepada rakyat kebanyakan. Sebaliknya, rakyat harus
mengekspresikan diri kepada penguasa dalam bahasa 'halus'. Dalam kehidupan
politik, pengaruh stratifikasi sosial semacam itu antara lain tercemin pada
cara penguasa memandang diri dan rakyatnya.
Kecendrungan Patronage
Pola hubungan Patronage merupakan salah satu budaya
politik yang menonjol di Indonesia.Pola hubungan ini bersifat individual. Dalam
kehidupan politik, tumbuhnya budaya politik semacam ini tampak misalnya di
kalangan pelaku politik. Mereka lebih memilih mencari dukungan dari atas
daripada menggali dukungn dari basisnya.
Kecendrungan
Neo-patrimonisalistik
Salah satu kecendrungan dalam kehidupan politik di Indonesia adalah
adanya kecendrungan munculnya budaya politik yang bersifat neo-patrimonisalistik;
artinya meskipun memiliki atribut yang bersifat modern dan rasionalistik
zeperti birokrasi, perilaku negara masih memperlihatkan tradisi dan budaya
politik yang berkarakter patrimonial.
Ciri-ciri birokrasi modern:
a.
Adanya
suatu struktur hirarkis yang melibatkan pendelegasian wewenang dari atas ke
bawah dalam organisasi
b.
Adanya
posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang masing-masing mempunyai tugas dan
tanggung jawab yang tegas
c.
Adanya
aturan-aturan, regulasi-regulasi, dan standar-standar formalyang mengatur
bekerjanya organisasi dan tingkah laku anggotanya
d.
Adanya
personel yang secara teknis memenuhi syarat, yang dipekerjakan atas dasar
karier, dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan penampilan.
For Anni : Hafalin teks yang berwarna pink dan biru aja, sama kaya ana. Kalau teks yang berwarna hitam hanya sebagai pengetahuan tambahan aja tapi tetep dibaca ya imutt :) Mangadddd!
